![]() |
| Foto:silvester kadepa//prd.doc |
Oleh:silvester watagaiye kadepa.
Pendidikan
adalah jembatang bagi manusia dalam membentuk karakter yang lebih kokoh dan
pandai,dari tidak tahu menjadi tahu makah olehnya itu penulis mengajak kita
kepada para pembaca bahwa sistim-sistim yang sedang terjadi di indonesia dalam
bidang pendidikan ini perlu kita mengetahui dan membenahi seacra bersama-sama.
OPINI(KA)-,Berbicara soal pendidikan,
didalamnya tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap
peningkatan kualitas SDM di papua beserta Termasuk juga peranan masyarakat
sebagai pelaku utama pendidikan.
Kesadaran masyarakat bahwa
pendidikan bukan sekedar formalitas belaka namun mengerti dan memahami dengan
benar bagaimana berinvestasi pada pendidikan. Peranan pemerintah melalui
kebijakan-kebijakan pendidikan tidak akan maksimal tanpa partisipasi masyarakat
didalamnya, mengingat adanya pemikiran yang berkembang di kalangan masyarakat
untuk investasi didunia kerja (bekerja atau lainnya) daripada investasi
pendidikan. Mungkin masih dapat diterima jika mengacu pada masyarakat yang
kurang mampu pendidikan di papaua (education’s not power in papua island),
Sistem Pendidikan Di papua.
Seperti apakah pendapat Anda
tentang Education In papua?
Mari kita ketahui bagimana sistem
pendidkian (the system education in Ipapua) atau pendidikan di papua Pendidikan
di papua adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah papua , sebelumnya adalah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan papua. Sistem pendidikan di papua yang di
programkan oleh pemerintah daerah adalah semua warga negara harus melakukan
setidaknya enam belas tahun pendidikan wajib, di mulai enam tahun pada tingkat
SD,tiga tahun di tingakat SMP,tiga tahun di tinkatSMA/SMK dan empat tahun di
tingkat KULIA Pendidikan sendiri telah didefinisikan sebagai sebuah upaya yang
direncanakan untuk mendirikan suatu lingkungan belajar dan proses kegiatan
pendidikan sehingga siswa secara aktif dapat mengembangkan / potensi nya yang
ada pada dirinya sendiri untuk mendapatkan tingkat religius dan spiritual,
kesadaran, kepribadian, kecerdasan, perilaku dan kreativitas untuk dirinya
sendiri, lainnya warga negara dan untuk bangsa. Konstitusi juga telah mencatat
kalau pendidikan di papua secara garis besar telah dibagi menjadi dua bagian
yaitu pendidikan formal dan non-formal.
Selanjutnya, pendidikan formal juga
masih dibagi lagi menjadi tiga level yaitu, tingkat primer, sekunder dan
pendidikan tinggi. Sekolah sekolah yang ada di papua dijalankan baik oleh
pemerintah (Negeri) atau pribadi (Swasta). Beberapa sekolah dari swasta
menyebut diri mereka sebagai "sekolah nasional plus" yang berarti
bahwa mereka melampaui ketentuan minimum pemerintah, terutama dalam kaitannya
dengan penggunaan kurikulum bahasa Inggris atau internasional di samping
kurikulum nasional. Banyak sudah kita dengarkan saran dan kritik untuk
mengatasi persoalan pada sistem pendidikan kita. Akan tetapi seiring
berjalannya waktu, topik-topik tersebut mengalami ketidakpastian dalam
pengaplikasiannya. Tampaknya kita berputar-putar dalam lingkaran dan maju
secara perlahan jika kata “kemandekan” atau “kegagalan” terlalu vulgar untuk
diutarakan.
Pemerintah dan organisasi
pendidikan di papua terlalu sibuk dengan sistem informasi manageman, analisis
finansial, angka kelulusan dan data-data kuantitatif lainnya sehingga terpisah
jauh dari jantung pendidikan itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir ini.
Devaluasi standart kualitas pendidikan tidak hanya melanda organisasi
pendidikan saja, tetapi telah merusak sistem pendidikan kita di papua kuranya
perbedaan kurikulum contoh perbedaan kurikulum ktsp kalo luar papua mengajar
secara se arah papas degan standar paertahu 2016 kalo kami di papua beda jau
luar papua menerima ilmu kurikulum baru 2016 kalo kami di papua belajar
kurikulum 2013 inilah telah merusak sistem pendidikan di papua .
Bukti nyata
dari gejala-gejala ketidakefektifan pendidikan di papua adalah banyaknya
penggangguran di indonesia termasuk “produk-produk gagal” bertitle S1 meskipun
hal ini tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi dunia tapi setidaknya
indikasi bahwa produk pendidikan kita belum siap berhadapan dengan kerasnya
globalisasi dan persaingan didunia luar.
Data statistik yang banyak dilansir
media-media yang beredar memang menyebutkan bahwa tingkat penggangguran di
papua telah mengalami penurunan, dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi papua
yang semakin membaik.
Tapi realita di lapangan masih
menyisakan keprihatinan tersendiri. Bagaimana tidak, masih banyak pekerjaan
yang tidak layak disebut pekerjaan seperti pemecah batu, penambang pasir hingga
pekerja seks yang mengkomersilkan diri (mungkin hal semacam ini dimasukan oleh
organisasi-organisasi yang melakukan survey sehingga data statistik pertumbuhan
ekonomi kita mengalami peningkatan) meskipun variabel-variabel tersebut tidak
dapat dipakai sebagai patokan utama penilaian keberhasilan atau kegagalan
pendidikan di papua. Setidaknya saya selalu berpendapat bahwa kemiskinan itu
identik dengan kebodohan. Dan jika masyarakat kita masih banyak yang hidup
dalam kemiskinan, saya dengan mudah menyimpulkan bahwa pendidikan kita
mengalami kegagalan.
Yang jelas kualitas pendidikan kita
akan selalu menjadi tanda tanya besar di masa yang akan datang. Sistem
pendidikan saat ini seperti lingkaran setan, jika ada yang mengatakan bahwa
tidak perlu UN karena yang mengetahui karakteristik siswa di sekolah adalah
guru, pernyataan tersebut betul sekali, namun pada kenyataannya di lapangan,
sering kali saya lihat nilai raport yang dimanipulasi, jarang bahkan mungkin
tidak ada guru yang tidak memanipulasi nilainya dengan berbagai macam alasan,
kasihan siswanya, supaya terlihat guru tersebut berhasil dalam mengajar, karena
tidak boleh ada nilai 4 atau 5 di raport dan lain sebagainya.
Mengapa guru bersikap demikian,
mengapa nilai siswa-siswa banyak yang belum tuntas, salahkah guru??
Jawabannya bisa ya bisa tidak, bisa
ya karena mungkin guru tersebut tidak memiliki kompetensi mengajar yang
memadai, bisa tidak, karena sistem pendidikan papua mengharuskan siswa
mempelajari bidang studi yang terlalu banyak. Rata-rata bidang studi yang harus
mereka pelajari selama satu tahun pelajaran adalah 16 bidang studi, dengan
materi untuk tiap bidang studi juga banyak, abstrak dan tidak sesuai dengan
kebutuhan siswa. Sistem pendidikan kita terlalu memaksa anak untuk dapat
menguasai sekian banyak bidang studi dengan materi yang sedemikian abstrak,
yang selanjutnya membuat anak merasa tertekan/stress yang dampaknya membuat
mereka suka bolos, bosan sekolah, tawuran, mencontek, dan lain-lain.
Yang pada
akhirnya mereka tidak dapat mengerjakan ujian dengan baik, nilai mereka kurang
padahal sudah dilakukan remidi, dan supaya dianggap bisa mengajar atau karena
tidak boleh ada nilai kurang atau karena kasihan beban pelajaran siswa terlalu
banyak, kemudian guru melakukan manipulasi nilai raport. Nilai raport inilah
yang kemudian dijadikan dasar untuk memperoleh beasiswa atau melanjutkan kuliah
atau ikut PMDK dan lain sebagainya.
Tahukah siswa akan kenyataan pahit
ini? Lalu apakah UN solusi untuk melihat kemampuan siswa? Bukan, karena UN
tidak adil, bahwa kemampuan siswa tidak dapat distandardisasi. Beberapa tahun
terakhir ini, beberapa teman mulai menerapkan home schooling pada anak-anak
mereka, seorang teman melakukannya karena permintaan putranya yang berusia 14
tahun, karena si anak merasa sekolah membosankan, menghabiskan waktu dan tidak
dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya, tidak sesuai
dengan apa yang dibutuhkannya, oleh karenanya dia memutuskan untuk tidak
bersekolah, dia lebih tertarik tenggelam dalam buku-buku bacaannya. Bersyukurlah
si anak karena dia memiliki orang tua yang bisa mengerti bahwa sekolah bukan
satu-satunya jalan untuk mencerdaskan anaknya.
Menarik rasanya membaca tulisan
Roem ini: "Tak kurang dua belas tahun waktu diselesaikan untuk bersekolah.
Masa yang relatif panjang dan menjemukan, jika sekedar mengisinya dengan duduk,
mencatat, sesekali bermain dan yang penting mendengarkan guru ceramah di depan
meja kelas. Lewat sekolah orang bisa meraih jabatan sekaligus mendapat cemooh.
Ringkasnya sekolah mampu mencetak manusia menjadi pejabat tapi juga penjahat.
Masih pantaskah sekolah untuk mengakui peran tunggalnya dalam mencerdaskan
seseorang". Ternyata banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh seorang
siswa, terlepas apakah orang tua bisa mengerti ataupun tidak keinginan
putra-putrinya.
Tidak bersekolah memang keputusan
yang sangat berat, berbagai macam keberatan akan muncul, bagaimana dengan
diskusi, bagaimana dengan penyamaan persepsi terhadap suatu permasalahan, jika
tidak bersekolah, bagaimana dapat menemukan lingkungan yang kondusif untuk
belajar, atau yang lebih umum, karena bangsa kita adalah bangsa yang gila
gengsi dan gelar, bagaimana dengan pekerjaan, jika tidak punya gelar. Puih
inilah yang paling menjijikan, sekolah hanya untuk mencari gelar?? Jika memang
tetap sekolah yang akan dijadikan satu-satunya alat untuk mencerdaskan
seseorang, maka sistem pendidikan papua harus diubah, tidak boleh memaksakan
siswa, kurikulum disesuaikan dengan kompetensi dasar masing-masing siswa,
bidang studi yang diajarkan tidak terlalu banyak dan materi untuk tiap bidang
studi disesuaikan dengan perkembangan siswa. Ubo rampe yang lain seperti
fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru mestinya ikut ditingkatkan.
Subsidi pendidikan diperbesar,
pungutan dan pemotongan dana dan lain-lain dihapuskan. Bagi siswa yang berani
mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan sekolahnya, yang menyadari bahwa UN
bukan segala-galanya, yang menyadari bahwa belajar bisa dimana saja sesuai
dengan keinginan, minat dan kebutuhannya, salut buat mereka, percayalah gelar
bukan jaminan keberhasilan seseorang. Banyak sarjana menganggur, belum
menyadari apa keinginan dan minat mereka, karena selama ini disadari atau tidak
mereka telah dijadikan robot sistem pendidikan papua.
Penulis adalah mahasiswa papua yang
sedang kulia di jogja


