LPMA Swamemo Berikan Ruang ,Persoalan Degeuwo Pemerintah Harus Sikapi.

sekjen LPMA Swamemo John kobepa ketika meminta keterangan di halaman kediamannya.

Jayapura (woto news)-,Melalui sekjen lpma swamemo dalam hal ini john kobepa, mengatakan  bahwa "demi keselamatan manusia dan lingkungan alam membelah misi keselamatan yang mulia ini tetap desak kepada pihak pemerintah sebagai wilayah hukum yang hak tunggal menyelesaikan dengan semangat mengatasi persoalan kemanusiaan dan kerusakan lingkungan serta kerut kekayaan alam termasuk emas yang ambil oleh pengusaha ilegal di degeuwo distrik bogobaida kabupaten paniai".Katanya melalui telefon seluler minggu,20 november 2016.kepada www.woto news.blogspoot.com 

 Lanjut kobepa,”Masalah ini kami pihak lembaga lpma swamemo sebagai culture yang mengakomodir 3 suku besar sepanjang sungai degeuwo suku walani, mee, dan moni yang sudah bertempat tinggal sekitar sepanjang ADAT Degeuwo mengalami banyak penderitaan lewat berbagai macan persoalan yang dapat menghancurkan tatanan hidup ekonomi keluarga sudah hilang secara alamiah dan mereka susah hadapi kehidupan secara global di pengarui oleh ekonomi global di degeuwo”. Tambahnya.

Lpma swamemo ,menilai banyak kekayaan daerah paniai sangat merugikan karena kurang melihat ini sebagai aset daerah yang dapat income nilainya besar dari pengusaha di degeuwo, daerah ini maju atau tidak kembali kepada pihak pemerintah daerah, perlu ada ruang dialog dengan masyarakat hak ulayat disana apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan di daerah ini kami melihat pemerintah perlu lakukan bicara terbuka terhadap masyarakat akar rumput disana kami lembaga sudah lakukan banyak hal demi hak hak kita disana.

 Dan pihak lembaga tegaskan,Hal hal yang di lakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif adalah perlu ada peraturan daerah ( PERDA ) tentang pertambangan dan miras kemudian lakukan sidang paripurna penutupan penambangan serta di doroaang dengan regulasi persoalan tentang penambangan lalu perlu ada ruang dialog terbuka dengan masyarakat akar rumput 3 suku. Tegasnya.

Tentang masalah pertambangan dan penambangan status illegal di degeuwo kedepannya seperti apa yang harus mereka lakukan terhadap masyarakat 3 suku degeuwo kehidupan mereka disana. 

Karena Lembaga melihat selama ini penambangan emas ilegal di degeuwo di manfaatkan atau di untungkan oleh oknum tertentu demi kepentingan sepihak perkaya diri mereka, ini semua kita mengatasi bersama sama semua stakoholder di wilayah meepago persoalan ini dan persoalan yang lain mengakibatkan tatanan hak hidup orang banyak. Imbunya.

Kami sarankan kepada pihak eksekutif dan legistratif duduk bersama rangcan bersama sejumlah persoalan untuk demi menyelamatkan kekayaan rakyat dan pemerintah daerah wilayah meepago. Maju atau mundur daerah itu kembali kepada pihak pemerintah daerah harus fokus pada permasalahan yang sedang terjadi untuk demi perbaikan hak hidup masyarakat akar rumput demi perbaikan ekonomi keluarga.

kalau terjadi proses pembiaran ini berjalan masa depan anak cucu terhadap sumber daya alam sangat tidak ada harapan lagi. Kami membelah karena ini demi kepentingan kita bersama baik pihak pemerintah dan masyarakat sebagai hak tunggal pemilik lokasi kami melihat banyak kekayaan daerah masa otonimi khusus papua banyak kekayaan alam papua sangat merugikan termasuk PT.Freepot sangat merugikan bagi rakyat papua walaupun banyak kekayaan alam papua sudah bawah keluar demi kepentingan Amerika dan indonesia rakyat papua sebagai hak pemilik lokasi sangat menderita diatas tanah mereka sangat tidak keadilan. 

Selama batas waktu yang di tentukan kalau belum ada niat penyelesaian dari pihak eksekutif dan legislatif kami koordinasikan masyarakat akar rumput bersama seluruh mahasuswa akan duduk aksi kantor pemerintah dan DPRD kab paniai minta keterangan tentang status pengusaha illegal emas degeuwo.tutupnya.

Pewarta : Demianus Yabokei Bunai

Editor:    Yerri Kogopa.